Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2026: BPOM Dukung Pengembangan Vaksin TB melalui Penguatan Regulasi sejak Tahap Riset

20-11-2026 Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Dilihat 17 kali

Direktur Standardisasi Obat NPPZA berpartisipasi sebagai panelis dalam Diskusi Panel Ahli Policy Brief pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026, yang diselenggarakan pada 12 November 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya. Diskusi menghadirkan peneliti dan praktisi di bidang Obat Bahan Alam (OBA) dan vaksin Tuberkulosis (TB) dari kalangan akademisi dan industri farmasi, serta perwakilan dari BPOM. Panelis lainnya meliputi ‎Prof. Dr. apt. Elfahmi, S.Si., M.Si. (Institut Teknologi Sumatera), ‎Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, DVM (UNAIR), Dr. Neni Nurainy, S.Si., Apt (PT. Biofarma), dan Deputi Bidang Pengawasan OTSKK BPOM Mohamad Kashuri, S.Si., Apt., M.Farm.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Standardisasi ONPPZA, Ade Irma Haryani, S.Si., Apt., menyampaikan paparan bertajuk “Peran BPOM dalam Mendukung Ekosistem Pengembangan Vaksin Tuberkulosis (TB)”. Paparan tersebut menekankan bahwa pengembangan vaksin TB tidak hanya berorientasi pada keberhasilan menghasilkan kandidat vaksin, tetapi harus mampu memastikan terpenuhinya aspek keamanan, khasiat, mutu, kesiapan produksi, hingga akses masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, BPOM berkomitmen mengawal pengembangan vaksin sejak tahap awal hingga hilirisasi melalui penguatan kerangka regulasi dan pemberian asistensi regulatori, percepatan sertifikasi CPOB bagi fasilitas produksi baru, percepatan evaluasi dalam rangka registrasi, dan penerapan mekanisme izin edar dengan persyaratan (conditional approval).

Salah satu rekomendasi prioritas dalam diskusi panel adalah optimalisasi pemanfaatan mekanisme Obat Pengembangan Baru (OPB) sebagai saarana pendampingan regulatori sejak tahap awal pengembangan vaksin TB. Melalui pemanfaatan OPB yang menekankan kolaborasi, BPOM dapat memberikan asistensi regulatori secara dini, termasuk rekomendasi mengenai persyaratan regulatori serta identifikasi potensi kendala teknis dan regulatori yang mungkin dihadapi selama proses pengembangan. Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung pengembangan kandidat vaksin TB yang lebih terarah dan efisien, dengan tetap memastikan pemenuhan aspek keamanan, khasiat, dan mutu sesuai ketentuan yang berlaku. 

Melalui penyelenggaraan KSTI 2026 ini, diharapkan terbangun kolaborasi dan sinergi yang lebih erat antara industri/pelaku usaha, akademisi/peneliti, serta regulator dalam suatu kerangka Academia-Business-Government (ABG). Kolaborasi lintas sektor ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong inovasi dan pengembangan produk farmasi, termasuk obat bahan alam dan vaksin, sekaligus memperkuat ekosistem riset dan pengembangan hingga hilirisasi. BPOM berkomitmen mendukung percepatan akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu, serta mendorong kemandirian industri farmasi dan obat bahan alam nasional agar semakin berdaya saing di tingkat internasional. 

 

Sarana