Saat ini sedang dilakukan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan BPOM tentang Pengawasan Peredaran Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang akan mencabut dan menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pengawasan Produk Tembakau Yang Beredar, Pencantuman Peringatan Kesehatan Dalam Iklan dan Kemasan Produk Tembakau dan Promosi yang belum mengatur ruang lingkup pengaturan rokok elektronik. Saudara dapat memberikan masukan terhadap rancangan regulasi tersebut paling lambat tanggal 29 Agustus 2024.

Saat ini sedang dilakukan Konsultasi Publik Rancangan Revisi Keputusan Kepala BPOM Nomor 65 Tahun 2022 tentang Daftar Obat Generik Tertentu Wajib Uji Bioekivalensi.

Saudara memberikan masukan terhadap rancangan regulasi tersebut melalui menu "Beri Masukan" disebelah kanan atau menyampaikan masukan melalui email standardisasiobat@pom.go.id dan subditskko@gmail.com dengan menggunakan format masukan yang dapat diunduh pada tautan https://bit.ly/FormatMasukanRevKepka652022

Masukan kami terima paling lambat tanggal 2 Agustus 2024. Terima kasih.

Saat ini sedang dilakukan Konsultasi Publik Rancangan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Standar Informasi Obat.

Saudara memberikan masukan terhadap rancangan regulasi tersebut melalui menu "Beri Masukan" disebelah kanan atau menyampaikan masukan melalui email standardisasiobat@pom.go.id dan subditskko@gmail.com dengan menggunakan format masukan yang dapat diunduh pada tautan https://bit.ly/KonblikSIO

Masukan kami terima paling lambat tanggal 26 Juni 2024. Terima kasih.

Saat ini sedang dilakukan Konsultasi Publik Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.06.10.516 Tahun 2010 tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa pada Penandaan/ Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Pangan (Substansi Obat) berupa Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan pada Informasi Produk dan/atau Label Obat, Saudara dapat memberikan masukan terhadap rancangan regulasi tersebut khususnya yang terkait dengan substansi di bidang obat menggunakan format https://bit.ly/FormatMasukanRevisiPerka5166Obat.

Masukan diharapkan dapat kami terima paling lambat tanggal 18 Desember 2023.

Saat ini sedang dilakukan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan BPOM tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Badan POM No. 8 Tahun 2020. Saudara memberikan masukan terhadap rancangan regulasi tersebut khususnya yang terkait dengan substansi pengawasan peredaran obat/bahan obat secara daring.

Masukan diharapkan dapat kami terima paling lambat tanggal 31 Agustus 2023.

Masukan kami terima paling lambat tanggal 7 Februari 2023 melalui email standardisasiobat@pom.go.id dan subditskko@gmail.com dengan menggunakan format masukan yang dapat diunduh pada tautan https://bit.ly/konblikBucok2023

Saat ini sedang dilakukan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Badan POM tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik.

Masukan kami terima paling lambat tanggal 20 Januari 2023 melalui email: standardisasiobat@pom.go.id dan prodisobat@gmail.com dengan menggunakan format masukan yang dapat diunduh pada http://bit.ly/FormatMasukanPERBPOM

Saat ini sedang dilakukan konsultasi publik Rancangan Peraturan PerBPOM Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi.

Masukan kami terima paling lambat tanggal 20 Januari 2023 melalui email: standardisasiobat@pom.go.id dan prodisobat@gmail.com dengan menggunakan format masukan yang dapat diunduh pada http://bit.ly/FormatMasukanPERBPOM

Saat ini sedang dilakukan konsultasi publik Rancangan Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Kualifikasi Pemasok Bahan Obat

Masukan kami terima paling lambat tanggal 20 Januari 2023 melalui email: standardisasiobat@pom.go.id dan prodisobat@gmail.com

Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Penilaian Mutu Produk Obat Inhalasi dan Nasal ini perlu mendapatkan masukan dari pelaku usaha melalui konsultasi publik dengan periode penyampaian masukan 24 November 2022 – 14 Desember 2022.

Saat ini sedang dilakukan konsultasi publik Rancangan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penahapan Pelaksanaan Pelaporan Pengelolaan Obat dengan 2D Barcode Metode Otentifikasi oleh Fasilitas Distribusi dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian sebagai tindak lanjut dari amanah yang tercantum dalam pasal 12 ayat (4), Peraturan Badan POM No. 22 Tahun 2022 yang mengamanatkan bahwa penahapan pelaksanaan pelaporan pengelolaan obat dengan 2D Barcode metode Otentifikasi oleh Fasilitas Distribusi dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian ditetapkan oleh Kepala Badan.

Masukan kami terima paling lambat tanggal 23 Desember 2022 melalui email: standardisasiobat@pom.go.id dan prodisobat@gmail.com dengan menggunakan format masukan yang dapat diunduh pada http://bit.ly/FormatMasukanPERBPOM

Rancangan Peraturan ini bertujuan untuk  memberikan
informasi terkait cemaran nitrosamin, memberikan
rekomendasi langkahyang harus dilakukan
oleh produsen bahan aktif obat dan produk obat
untuk mendeteksi da nmencegah pembentukan
dan keberadaan cemaran nitrosamin pada level
yang tidak dapat diterima dalam produk farmasi.

Rancangan Peraturan ini terdiri dari batang tubuh dan lampiran. Adapun lampiran merupakan suatu pedoman yang terdiri dari :
-  Bab I, Pendahuluan, memuat latar belakang, tujuan dan ruang lingkup pedoman
- Bab II, Informasi tentang mutu dan keamanan
- Bab III, Pengembangan metode analisis dan contoh perhitungan batas cemaran
dalam sediaan berdasarkan dosis harian maksimum
- Bab IV, Rekomendasi

Peraturan ini merupakan peraturan carry over dari tahun 2020 dan terhadap rancangan peraturan tersebut telah dilakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM pada 3 dan 7 Desember 2021.

Dit. Standardisasi ONPPZA telah melakukan finalisasi terhadap rancangan tersebut dan mengirimkannya kepada Biro Hukum dan Organisasi pada tanggal 24 Januari 2022 untuk diberikan masukan. 

Berdasarkan hasil pembahasan rancangan peraturan tersebut, terdapat perubahan khususnya terkait dengan penambahan ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi, maka dalam rangka transparansi proses penyusunan terhadap rancangan Peraturan Badan POM tersebut, perlu untuk dilakukan konsultasi publik kembali. 

Proses konsultasi publik dilakukan secara online melalui website JDIH Badan POM (https://jdih.pom.go.id) dengan waktu penyampaian masukan yaitu 25 Maret 2022 – 4 April 2022.